Masyarakat Lawan Bukan Kawan Koruptor

oleh -306 views

Dwijendranews.com| Opini| Angel Gurría, sekretaris jenderal OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) pernah mengungkapkan “Integrity, transparency and the fight against corruption have to be part of the culture. They have to be taught as fundamental values.” Bahwa, Integritas, transparansi dan pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari budaya. Mereka harus diajarkan sebagai nilai-nilai fundamental.

Lalu ada apa dengan korupsi di Indonesia? Apakah ini adalah budaya yang menjadi kebiasaan para elit politik Indonesia atau justru budaya yang memang harus dibasmi?

Dibeberapa daerah disejumlah provinsi, penanganan kasus korupsi bagi masyarakat masih dianggap sebagai isu elit, karena masyarakat cenderung diam dan tidak berani melaporkan para elit politik yang melakukan praktik korupsi sebab takut akan mendapat ancaman jika melaporkan orang yang memiliki jabatan. Sehingga masyarakat menunggu sampai kasus tersebut ditangani oleh pihak berwenang. Mengapa hal ini harus menjadi ketakutan bagi masyarakat ? Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai akibat buruk dari praktik korupsi. Padahal masyarakat merupakan korban yang paling terdampak dari kasus korupsi yang dilakukan didaerah setempat secara terus-menerus. Tak terkecuali dengan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),wilayah dengan daerah kepulauan yang mempunyai banyak sumber daya alam yang mana seharusnya menjadi aset daerah dalam mensejahterahkan masyarakat di NTT. Pada kenyataannya sumber daya alam tersebut justru menjadi lahan korupsi yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat 2 (dua) indikator yang menyebabkan tingginya kasus dugaan korupsi di daerah. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi dan mengawasi penanganan perkara korupsi di penegak hukum. Kedua, aktifnya penegak hukum dalam melakukan penindakan kasus korupsi dan informasinya disampaikan ke publik. Kasus korupsi di Indonesia yang dipantau selama semester I Tahun 2020 terutama pada pemetaan berdasarkan Provinsi, ICW (Indonesia Corruption Watch) melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Dari 34 provinsi yang dipantau oleh ICW, hanya 32 provinsi yang informasi mengenai penanganan perkara korupsinya. Sedangkan sisanya tidak ditemukan adanya pemberitaan mengenai penanganan perkara korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat tingkat kerentanan suatu daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Untuk Provinsi NTT sendiri terkonfirmasi ada 7 kasus korupsi dengan kerugian Negara mencapai Rp. 7,6 miliar. ICW juga mencatat, ada 64 kasus korupsi pada periode 2016-2020, ada 145 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan total kerugian Negara Rp. 104,9 miliar. Ini adalah angka yang sangat fantastis, mengingat masyarakat NTT sebagian besar tergolong marsyarakat ekonomi kelas ke bawah alias miskin.

Di sisi lain penanganan kasus korupsi pada pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT setiap tahunnya mengalami pelemahan dari segi pengawasan. Hal ini membuat para oknum yang tidak bertanggung jawab memiliki kemudahan untuk melakukan praktik korupsi. Berbagai macam modus yang sering terjadi yaitu kegiatan proyek fiktif dalam proses pengadaan barang, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, mark up, pungutan liar dan suap. Penyalahgunaan anggaran dana desa merupakan sektor yang paling rawan menjadi ladang korupsi oleh para koruptor di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Menangani kasus korupsi di Indonesia, khususnya kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidaklah mudah dilakukan sendiri. Baik pemerintah, pihak berwenang dan masyarakat NTT harus saling bahu-membahu seperti ungkapan “Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”. Oleh sebab itu, kepada Pemerintah Daerah NTT untuk lebih meningkatkan pengawasan pada pengelolaan anggaran terutama dana desa. Dan adanya sanksi tegas dari Penegak hukum dan Pemda NTT untuk para koruptor. Dan bagi masyarakat NTT dalam melawan korupsi tentu saja masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan dibekali pengetahuan tentang bahaya korupsi, dan juga tidak perlu takut untuk melaporkan para oknum yang berlaku curang alias para koruptor ke pihak berwenang, sebab itu adalah hak masyarakat yang harus diklaim. *)

*) Penulis

Hendria Yul Mandena

Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dwijendra University

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.