MENGKREASI BALI ERA BARU BERBASIS DESA ADAT

oleh -65 views
Dr. Drs. Anak Agung Gde Putera Semadi, M.Si.

Dwijendranews.com| Opini| Bali merupakan pulau kecil yang memliki banyak pantai dengan latar belakang perbukitan hijau yang indah.  Dr. V.E Corn dalam bukunya yang berjudul Het Adatrecht Van Bali (diterjemahkan: Hukum Adat Bali, 2017) menyebutkan bahwa “Pulau Bali sebagai gugusan terakhir dari kepulauan Nusantara tempat orang masih tetap setia pada para Dewa Hindu”. Bentuk aktivitas sosial budaya mayarakat Bali seperti adat, tradisi, dan relegi sarat seirama dengan amanat yang tersirat dalam Awig-Awig Desa Adat. Lebih-lebih lagi setelah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Tanggal 28 Mei 2019,  elemen-elemen kearifan lokal Bali mulai kian mengkristal dalam kepribadian orang-orang Bali sendiri. Namun demikian, masih banyak di sekitar kita yang belum memahami dengan baik peranan Awig-Awig Desa Adat  yang telah menginspirasi dinamika kehidupan masyarakat Bali secara sekala dan niskala. Inilah satu problematik sosiokultural Bali yang patut segera ditangani.

Dalam Bab IV pasal 14 ayat (1 ) dan ayat ( 2) Peraturan Daraeh Provinsi Bali tersebut diungkapkan bahwa Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan,  dan Palemahan Desa Adat.  Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.  Amanat yang terkandung dari ayat-ayat dalam pasal itu sungguh luar biasa yaitu mengutamakan kebersamaan, musyawarah mufakat, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa senasib sepenanggungan, dan keharmonisan bersama. Prinsip ini tampak diperkuat lagi dengan bunyi pasal 15 yang meliputi ; huruf a, sukreta tata parahyangan;  huruf b, sukreta tata pawongan; dan huruf c, sukreta tata palemahan. Lebih konkret dapat diterjemahkan maknanya sebagai: tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek hubungan manusia dengan Hyang Widi Wasa;  tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pergaulan antarsesama Krama Desa Adat  dan masyarakat pada umunya; dan tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pemeliharaan, perlindungan, pelestarian alam serta lingkungan.  Prinsip-prinsip ini harus dapat diimplementasi bersama dalam satu ruang lingkup cipta, rasa, dan karsa manusia Bali.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat. Keduanya dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat  serta memiliki kekuatan hukum yang sama. Jadi,  beberapa deskripsi di atas telah mengingatkan kita semua kembali pada  sejarah abad ke-10 masa pemerintahan Raja Bali, Sri Dharmodayana Warmadewa.  Ketika itu Guru Suci Mpu Kuturan menggelar pertemuan besar di Samuhan Tiga, yang kemudian berhasil menyatukan sekte-sekte dan selanjutnya menata ulang tata kehidupan eko-sosial-religius masyarakat Bali Berbasis Desa Adat.  Semua ini terikat pada Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) sebagai stana suci menuja dan memuliakan Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi Beliau sebagai Hyang Tri Murti: Brama, Wisnu,  dan Iswara. Di sinilah peranan Awig-Awig Desa Adat selalu melandasi sekaligus mengkreasi cita-cita luhur itu menuju Bali Era Baru yang santih dan sejahtera.  *)

*) Penulis

Dr. Drs. Anak Agung Gde Putera Semadi, M.Si.

Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dwijendra University

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *