Dilematika Pengendalian Covid-19 di Indonesia: Kebijakan Pemerintah dengan Kesadaran Masyarakat

oleh -375 views
Ni Made Adhi Dwindayani, Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dwijendra University

Sudah lebih dari setahun, Covid-19 menyeret dan mengombang-ambing Indonesia dalam pusaran ketidakpastian. Pemerintah sepertinya kebingungan dan kelimpungan dalam membendung penularan Covid-19 di Indonesia. Padahal sejak kemunculannya di Indonesia berbagai strategi sudah dijalankan Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Pencegahan penularan Covid-19, baik yang bersifat represif maupun preventif juga telah dilakukan Pemerintah. Langkah tersebut dituangkan Pemerintah dalam bentuk himbauan dan kebijakan Akan tetapi hingga kini penyebaran Covid-19 di Indonesia masih belum bisa dihentikan. Celakanya beberapa daerah di Indonesia, angka kasus Covid-19 cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Memburuknya kondisi Indonesia di tengah berkobarnya perlawanan terhadap pandemi Covid-19 tentunya mengundang keperihatinan dan pertanyaan yang perlu dijawab. Mengapa langkah-langkah strategis Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 tidak menunjukan hasil yang optimal? Apakah ada yang keliru dengan strategi Pemerintah dalam membendung penularan Covid-19 di Indonesia? Dua persoalan fundamental tersebut harus diuraikan dengan gamblang untuk menghindari kesimpangsiuran atau kesalahpahaman yang kerap kali menyesatkan fakta dan logika. Oleh sebab itu, dipandang perlu memaparkan kembali kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Adapun langkah-langkah yang diambil Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 sudah sangat tepat. Misalnya langkah preventif Pemerintah dalam bentuk himbauan berupa penerapan social distancing, physical distancing, penggunaan masker, larangan berkerumun, mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer, tetap tinggal di rumah, hingga menerapkan pola hidup sehat. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan mencari dan menemukan orang-orang yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk diobati, memantau orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah episenter Covid-19, dan menelusuri kontak (tracing) dari pasien yang sudah terpapar Covid-19 untuk diisolasi.

Bukan hanya dalam bentuk himbauan, secara yuridis Pemerintah juga membuat kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran No. HK 02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Desease 19 (Covid-19). Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanaganan Covid-19. Surat Edaran No. 57 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain.

Memperhatikan upaya Pemerintah, kegagalan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, bukanlah terletak pada kebijakannya. Karena bila ditelusuri lebih mendalam, ketidakberhasilan Pemerintah di sini justru bersumber pada lemahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan penerimaan masyarakat terhadap bahaya Covid-19. Penerimaan masyarakat terhadap langkah-langkah Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 masih sangat rendah. Warga masyarakat tidak disiplin mematuhi himbauan Pemerintah dalam menggunakan masker, terutama bila berada di luar rumah. Masih banyak warga masyarakat yang merespon negatif ajakan atau anjuran Pemerintah untuk selalu menggunakan masker. Tidak hanya himbauan, kebijakan apapun yang dikeluarkan Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 sepertinya kurang mendapat sambutan hangat dari warga masyarakat. Misalnya sudah ada ketentuan yang melarang berkerumun, akan tetapi masih saja ada warga masyarakat yang membandel. Mereka tetap nekad berkumpul dan berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah.

Bahkan sepanjang pengamatan penulis masih ada warga masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dengan usaha Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Mereka merasa lebih tahu dan pintar daripada Pemerintah tentang Covid-19. Masifnya imformasi yang beredar di publik, bahwa Covid-19 sebagai bagian dari konspirasi global, membuat banyak warga masyarakat tidak percaya dengan kebenaran Covid-19. Kalau Covid-19 diyakini warga masyarakat sebagai sebuah konspirasi politik bagaimana mungkin usaha Pemerintah dapat diterima dengan baik. Malah yang ada kerja keras Pemerintah menjadi gunjingan dan bahan lelucon beberapa warga masyarakat. Tidak sedikit warga masyarakat merespon usaha Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan ejekan. Disinilah dibutuhkan kedewasaan dan kecerdasan masyarakat dalam memahami fenomena Covid-19. Karena tanpa dukungan kesadaran masyarakat, kebijakan apapun yang dibuat Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 tidak akan pernah berhasil.

Ni Made Adhi Dwindayani
Mahasiswa Prodi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dwijendra University

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *